Aspek hukum dalam ekonomi

Pengertian Hukum

     Pengertian hukum dapat dibedakan menjadi pengertian hukum menurut para ahli dan pengertian hukum secara umum. Pengertian hukum menurut para ahli yang dimaksud disini adalah pengertian hukum yang diberikan oleh ahli hukum. Terdapat beberapa pengertian hukum menurut para ahli yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini terjadi karena hingga saat ini belum ada kesepahaman antara para ahli mengenai definisi hukum yang dapat disepakati.

Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum Indonesia maupun ahli hukum Luar Negeri.

·         Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum di Indonesia 

Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum yang berasal dari dalam negeri, antara lain:

M.H. Tirtaatmidjaja, SH

Hukum adalah semua aturan norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta

Prof. Achmad Ali

Seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal

Prof. Soedikno Mertokusumo

Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi

·         Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum Luar Negeri 

Berikut ini adalah pengertian hukum menurut para ahli hukum yang berasal dari luar negeri, antara lain:

Plato

Merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat

Aristoteles

Sesuatu yang sangat berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar

Van Vanenhoven

Suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari dan dengan gejala-gejala lain

Karl Marx

Suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu

Setelah diuraikan pengertian hukum menurut para ahli dari luar negeri dan pengertian hukum menurut para ahli dari dalam negeri, selanjutnya mari kita lihat pengertian hukum secara umum.

·         Pengertian Hukum Secara Umum 

Selain pengertian hukum menurut para ahli yang disebutkan diatas, terdapat juga pengertian hukum secara umum sebagai berikut:

Himpunan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi

            Pembinaan Hukum

pembinaan hukum adalah aktivitas dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi hukum dan menyempurnakan tata hukum yang ada secara berencana dan terarah.

            Dalam pembinaan hukum, upaya peningkatan hukum sebagai sarana penegak keadilan secara terus-menerus ditingkatkan baik melalui penyempurnaan hukum acara maupun hukum materil dibidang hukum maupun penertiban dan peningkatan sarana badan-badan peradilan. Pembangunan tertib hukum dan pembinaan hukum merupakan pemantapan dan peningkatan kegiatan-kegiatan yang telah dimulai dalam tahun 1974/1975 melalui berbagai kebijakan dengan landasan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pembangunan Hukum di dunia

Pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Pembinaan hukum lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan efisiensi hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum tidak hanya tertuju pada aturan substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.

Pembangunan yang memiliki pijakan hukum yang jelas, bias dipertanggung jawabkan, terarah serta proposional antara aspek fisik (pertumbuhan) dan non fisik. Apabila diteliti semua masyarakat yang sedang membangun selalu diciptakan oleh perubahan.

Adapun peran hukum dalam pembangunan hukum adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan suasana damai dan teratur. Dalam pembangunan ternyata ikut membawa konsekuensi terjadinya perubahan-perubahan atau pembaharuan pada aspek-aspek social lain termasuk di dalamnya peranan hukum.

Faktor-faktor Hukum

1. Hukum dipandang sebagai penghambat kegiatan ekonomi. Karena hukum akan membatas-batasi setiap kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan masing-masing. Agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan.

2. Hukum tidak dijadikan landasan, pemandu, dan penegak dalam setiap aktivitas ekonomi. Karena dianggap telalu mengganggu dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Sehingga hukum atau aturan tersebut tidak dipakai. Akibatnya ‘tetesan’ rezeki ke masyarakat miskin yang kemudian akan berbuah kemakmuran masyarakat seperti yang dikonsepkan para arsitektur ekonomi ternyata tidak pernah terjadi. Pada saat itu hukum yang seharusnya digunakan untuk memandu sekaligus sebagai landasan bagi pelaku-pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak pernah mendapatkan perhatian atau bahkan dilecehkan keberadaannya

3. Hukum dijadikan alat bagi penguasa untuk membela kepentingan konglomerat, multi national corporation dan ekonomi Negara. Pada saat rezim Soeharto masih berkuasa, sebagian masyarakat Indonesia tidak sempat membayangkan kalau negaranya akan jatuh miskin seperti sekarang ini. Pada saat itu program pembangunan Indonesia banyak mendapat pujian dari dunia International, karena pertumbuhan ekonomi nya yang tinggi sehingga sempat dijuluki “keajaiban Asia”.

            Namun demikian ternyata pertumbuhan ekonomi tinggi yang diperlihatkan oleh rezim soeharto tersebut merupakan window dressing yang digunakan untuk mengelabui mata dunia dan masyarakat Indonesia. Fundamental ekonomi yang digunakan untuk menopang pertumbuhan tinggi tersebut sebenarnya sangat ‘keropos,, hal ini disebabkan konglomerat dan dunia perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung dan senantiasa mendapat kan keistimewaandari pemerintah ternyata bukan entrepreneurship dan banker dalam arti sebenarnya, tetapi mereka hanya rent seeking ( pemburu rente) dan penjarah kekayaan masyarakat Indonesia. Pada saat itu hokum yang digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi adalah hokum rimba, siapa yang kuat atau yang dekat dengan rezim Soeharto dialah yang mendapat berbagai fasilitas istimewa.

Pendapat Para Ahli  dalam Sistem Ekonomi

1. Menurut Douglass C. North, institusi and economic grown kunci memahami peran hokum dalam menghambat atau menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep “transaction cost” yaitu biaya-biaya non productif yang harus ditanggung dalam suatu transaksi ekonomi sehingga menimbulkan biaya yang tinggi dan berdampak pada peningkatan harga jual dan membebani masyarakat konsumen.

2. Menurut H.W. Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai dalam orang menentukan ekwilibrium ekonomi dan stabilitas ekwilibrium yang telah dicapai itu. Si pengusaha, si pemberi kapital, si pemilik tanah, pekerja dan semua konsumen berbuat sesuai rencana yang diperkirakannya akan memberikan hasil yang maksimum. Di dalam suasana kompleks dunia modern sebagaian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa tepatnya kejadian-kejadian yang men¬datang dapat diramalkan sebelumnya .

3. Menurut Burg’s, Menurut studi yang dilakukannya mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu:

stabilitas (stability), maka hukum investasi sebagai bagian dari hukum ekonomi harus mempunyai fungsi stabilitas (stability), yaitu bagaimana potensi hukum dapat menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Sehingga hukum investasi dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan modal asing dan sekaligus dapat pula melindungi pengusaha-pengusaha lokal atau usaha kecil. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik. Investor mau datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor political stability. Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika negara yang bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

prediksi (preditability), Peraturan hokum dalam ekonomi harus bisa diprediksi atau diperkirakan. Kebutuhan fungsi hukum investasi untuk dapat meramalkan (predictability), adalah mensyaratkan bahwa hukum tersebut mendatangkan kepastian. Investor akan datang ke suatu negara bila ia yakin hukum akan melindungi investasi yang dilakukan. Kepastian hukum akan memberikan jaminan kepada investor untuk memperoleh economic oppurtunity sehingga investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor. Adanya kepastian hukum juga merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investor, karena dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan sebagai pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya.

keadilan (fairness), sepert perlakuan yang sama bagi semua orang atau pihak di depan hukum, perlakuan yang sama kepada semua orang dan adanya standar pola perilaku pemerintah, oleh banyak ahli ditekankan sebagai syarat untuk berjalannya menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Dalam kaitannya dengan aspek keadilan disini, maka faktor accountability dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta perbaikan sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang penting dalam rangka menarik investor. Apabila hal ini tidak dilakukan pada akhirnya berakibat pada lemahnya penegakan hukum (law enforcement) dan ketiadaan regulasi khususnya di bidang investai yang mampu memberikan rasa aman, nyaman bagi investor serta kurang ramahnya perundang-undangan tersebut terhadap investor khususnya investor asing. Dengan kata lain perangkat perundang-undangan yang ada sekarang dirasakan kurang mengakomodasi kepentingan para investor dalam berinvestasi.

pengembangan khusus dari sarjana hukum (the special development abilities of the lawyer).

 Selanjutnya Burg’s mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini “stabilitas” berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan “prediksi” merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.

4. Menurut J.D. NY. HART, mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi, yaitu :

Predictability, hukum harus dapat membuat prediksi (predictability), yaitu apakah hukum itu dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku dalam memprediksi kegiatan apa yang dilakukan untuk proyeksi pengembangan ekonomi.

procedural capability,hukum itu mempunyai kemampuan prosedural (procedural capability) dalam penyelesaian sengketa. Misalnya dalam mengatur peradilan trigunal (court or administrative tribunal), penyelesaian sengketa diluar pengadilan (alternative dispute resolution) dan penunjukan arbitrer konsiliasi (conciliation) dan lembaga-lembaga yang berfungsi sama dalam penyelesaian sengketa.

codification of goals,pembuatan, pengkodifikasian hukum (codification of goals) oleh pembuat hukum bertujuan untuk pembangunan negara.

Education, hukum itu setelah mempunyai keabsahan, agar mempunyai kemampuan maka harus dibuat pendidikannya (education) dan selanjutnya disosialisasikan

 Balance, hukum itu dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena hal ini berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi

defenition and clarity of status ,hukum itu berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status). Dalam hal ini hukum tersebut harus memberikan definisi dan status yang jelas mengenai segala sesuatu dari orang.

accomodation, hukum itu harus dapat mengakomodasi (accomodation) keseimbangan, definisi dan status yang jelas bagi kepentingan inividu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Stability, tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam pendekatan hukum sebagai dasar pembangunan adalah unsur stabilitas (stability) sebagaimana diuraikan di muka.

Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

     Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut.

Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentang sistim ekonomi pancasila SEP. Menurut Sri-Edi Suwasono (1985), pergulatan pemikiran tentang ESP pada hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.

1.Pasal Ekonomi Dalam UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945, yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Tinjauan terhadap vital tidaknya suatu barang tertentu terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup dan peningkatan permintaan.

Dengan demikian penafsiran pasal-pasal di ataslah yang banyak mendominasi pemikiran SEP. Pemikiran tentang ESP, sudah banyak, namun ada beberapa yang perlu dibahas secara rinci karena mereka merupakan faunding father dan juga tokoh-tokoh ekonomi yang ikut mewarnai sistem ekonomi kita, diantaranya :

a.Pemikiran Mohammad Hatta (Bung Hatta)

Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. bung Hatta menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sitem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berasakan kekeluargaan

b.Pemikiran Wipolo

Pemikiran Wipolo disampaikan pada perdebatan dengan Wijoyo Nitisastro tentang pasal 38 UUDS (pasal ini identik dengan pasal 33 UUD 1945), 23 september 1955.menurut Wilopo, pasal 33 memiliki arti SEP sangat menolak sistem liberal, karena itu SEP juga menolak sector swasta yang merupakan penggerak utama sistem ekonomi liberal-kapitalistik

c.Pemikiran Wijoyo Nitisastro

Pemikiran Wijoyo Nitisastro ini merupakan tanggapan terhadap pemikiran Wilopo. Menurut Wijoyo Nitisastro, pasal 33 UUD 1945 sangat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sector swasta.

d.Pemikiran Mubyarto

Menurut Mubyarto, SEP adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga sosialis. Salah satu perbedaan SEP dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai mahluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja. 

e.Pemikiran Emil Salim

Konsep Emil Salim tentang SEP sangat sederhana, yaitu sistem ekonomi pasar dengan perencanaan. Menurut Emil Salim, di dalam sistem tersebutlah tercapai keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar. “lazimnya suatu sistem ekonomi bergantung erat dengan paham-ideologi yang dianut suatu Negara. Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan School of Advanced International Studies di Wasington, AS Tanggal 22 Februari 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu macam ekonomi campuran. Lapangan-lapangan usaha tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha swasta.

Faktor Pendukung Ekonomi yang Harus Mendapat Perhatian

1.      Perlu reformasi perpajakan

Reformasi maknanya sangat luas, istilah reformasi sudah di pakai sejak dulu sekitar tahun 1950 dan 1960an yang berasal kata dari reform yang artinya perubahan institusional yang terartur dan berencana, yang di lakukan sesuai dengan tata aturan rumah tangga lembaga atau badan yang bersangkuatan. Jadi, reformasi pajak dapat mewujudkan pembaharuan dalam artian perubahan yang terjadi pada penerimaan pajak daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sehingga dalam kegiatan perpajakan dapat berjalan dengan teratur sesuai dengan aturan tanpa ada penyelewengan yang akan terjadi .

2.      Perlu reformasi demokrasi

Demokrasi Reformasi adalah demokrasi yang menuntut perubahan bagi rakyat menuju ke arah yang lebih baik dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial di Indonesia. Dalam kritisi dan “dislenthik” oleh Presiden Soekarno dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi dalam (Ridjal dan Karim, 1991), "Demokrasi kita haruslah demokrasi baru, demokrasi sejati, demokrasi yang sebenar-benarnya pemerintahan Rakyat. Bukan demokrasi ala Eropah dan ala Amerika yang hanya suatu ‘potret dari pantatnya’ demokrasi-politik sahaja, bukanpun demokrasi yang memberi kekuasaan 100% pada Rakyat di dalam urusan politik sahaja, tetapi suatu demokrasi politik dan ekonomi yang memberi 100% kecakrawartian pada Rakyat jelata di dalam urusan politik dan ekonomi.

            Dengan menambahkan satu aspek, ekonomi, merupakan wajar bila kondisi dulu relatif kurang makmur, bahkan banyak yang “kelaparan”. Di samping aspek ekonomi, untuk saat ini kiranya perlu juga ditambah dengan aspek religiusitas, keimanan, ketaqwaan, agar dapat mencapai demokrasi sejati tadi. Karena saat ini masyarakat secara ekonomi tidak terlalu “lapar” tekstual seperti dulu kala, malah punya kelaparan yang melebihi dari sekedar lapar perut yaitu “lapar secara intelektual dan transendental”. Yang pemulihannya tidak dapat dicapai dalam 10 atau 30 menit, tapi menempuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Maka resep untuk menggempur degradasi moral adalah akhlaq yang disemai lewat nilai-nilai ”keimanan” yang berpihak pada yang benar.

Kalau reformasi demokrasi dapat berjalan dan teralisir, maka akan menemukan “demokrasi baru”, demokrasi yang menyejukkan, meredamkan, dan melunakkan nafsu-nafsu ingin menjadi panglima-panglima atau “raja-raja” Rakyat, bukannya pelayan rakyat. Kalau tidak, maka (mungkin) Orde ini akan lebih terpuruk lagi dari dua Orde Otoriter sebelumnya.

3.      Perlu good governance (Pelayanan yang terbaik)

Mewujudkan good govermance bukan suatu hal yang mudah, apalagi kita berhadapan dengan persaingan global yang mendesak kita kepinggir.Maka good governance merupakan suatu keharusan bagi kita yang sudah masuk dalam komunitas global. Good governance berarti proses pengelolaan dengan melibatkan stakeholder secara luas pada berbagai kegiatan perekonomian dan sosial politik dan pada pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat banyak yang dilaksanakan dengan menganut azaz- azaz keadilan, pemerataan, pemersamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

4.      Perlu pemimpin yang memiliki a vision and strong leadership.

Dalam mencapai Visi Indonesia dalam pencapaian perekonomian harus memiliki pemimpin yang memiliki a vision and strong leadership. Yaitu pemimpin yang mempunyai tujuan dan rencana dalam peningkatan kemajuan perekonomian Indonesia dan memiliki keteguhan dan kekokohan dalam menghadapi segala masalah yang akan terjadi.

Peranan Hukum dalam Bidang Ekonomi

Peranan hukum dalam bidang ekonomi yaitu :

• Urgensi Menciptakan kewajiban hukum. Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (norma heteronom). Kewajiban hokum disini harus bersifat adil, jelas dan tegas.Tujuan nya agar menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif.
• Urgensi Pemahaman Konsep Ekonomi “transaction cost” . Dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi “transaction cost” atau biaya-biaya transaksi. Transaction cost dalam kontek ini, adalah biaya-biaya non-produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. Transaction cost yang tinggi berdampak pada peningkatan harga jual produk, sehingga membebani masyarakat konsumen. Tujuan pemahaman transaction cost ini yaitu untuk mengendalikan biaya-biaya non-produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi.
•  Urgensi mempertahankan tingkat kepastian. Kepastian di bidang hukum akan memberikan kemudahan bagi perkembangan ekonomi dan membantu para pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi. Semakin besar tingkat kepastian, maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil. Begitu pula sebaliknya, kecilnya tingkat kepastian akan mengakibatkan kurangnya minat dalam investasi. Tujuan mempertahankan tingkat kepastian ini adalah mewujudkan dan menentukan harapan-harapan individu dalam kegiatan ekonomi.
• Urgensi prioritas pembangunan hukum oleh pengusaha. Prioritas pembangunan mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, dilakukan melalui pembangunan di bidang hukum dan subbidang penyelenggaraan negara. Pengusaha merupakan faktor pemandu, pembimbing & pencipta iklim yang kondusif dalam bidang ekonomi. Sehingga pembangunan hukum oleh pengusaha yang baik dapat memberikan penciptaan iklim ekonomi yang baik dalam perekonomian negara.

Koperasi

KOPERASI SERBA USAHA SEJATI MULIA

Koperasi Serba Usaha Sejati Mulia 

Alamat                        : Jl Ragunan Raya RT 004/03, Jati Padang, Pasar Minggu

Kota                : Jakarta

Kode Pos        : 12540

Phone             : 021 78839604

Koperasi Serba Usaha “sejati mulia” berdiri pada bulan Juli 1977 di RW 01 Kel Jatipadang, sebelum berdiri nya koperasi ini, telah berdiri suatu Paguyuban tersebut adalah usaha simpan pinjam bagi anggotanya.  Kegiatan tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitarnya sehingga pada tanggal 8 januari 1978 disepakati membentuk usaha bersama dalam wujud Koperasi Simpan Pinjam yang diberi nama KSP “Dana Mulia” dan kemudian berkembang menjadi KSU “Sejati Mulia” yang disyahkan oleh Kantor Wilayah Koperasi DKI Jakarta pada tanggal 14 Desember 1978 dengan Badan Hukum No : 1263/BH/I.  Koperasi ini sampai sekarang mempunyai anggota yang aktif 112 orang anggota penuh, jumlah anggota seluruhnya 147 orang.

Para pendiri KSU “Sejati Mulia” adalah :

1. R. Soekarno (alm) 
2.  T. Wahto Karta Waisan (Lurah Jatipadang waktu itu)
3.   H. Wangsid (alm)
4.   H. Muhammad Iskak
5.    Sueb Paulana (alm)

Kegiatan usaha :

1.      Unit Usaha Eceran

Berupa toko swalayan yang menjual keperluan sehari-hari (sembako dll).  Omzet sehari-hari berkisar antara Rp. 15-20 juta per hari

2.      Unit Simpan Pinjam

Simpanan :

·             +   Untuk simpanan sukarela (tabungan) : diberikan jasa 5%, dan sampai sekarang mencapai Rp. 891.045.890,-

·          + Untuk simpanan khusus (deposit/berjangka) : diberikan jasa 8.5% , dan sampai sekarang mencapai Rp. 2.738.400.000

Pinjaman :

Hanya diberikan pada anggota yang sudah aktif selama 6 bulan, besarnya pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan nilai jaminan jasa pinjaman sebesar 2.5% per belan dari saldo pinjaman.

3.      Unit Jasa Listrik dan Telepon

Kurang lebih 200 pelanggan listrik dan telepon dengan modal Rp. 100.000.000 per bulan. Jasa yang diperoleh tahun ini Rp. 31.419.400,-

4.      Kerjasama anggota

·              +     Pemasok kue basah (pondok kue)

Anggota yang berpartisipasi sebagai pemasok 60 orang dan omzet sekitar 4 juta s/d 5 juta dengan keuntungan 20%            

·              +   Kios

Terdiri dari kartu telepon, tahu sumedang, cendol bandung, gado-gado, koran/majalah, empek-empek, nick-nack, SIM/STNK, busana muslim dan salon muslimah. Pada tahun 2008 mencapai Rp. 244.392.496,-

·              +     Counter

Pemasukan mencapai Rp. 138.933.809,-

  .      Kerjasama non anggota

·          Bank BCA

·           Bank Mandiri (ATM)

·          Bank BNI (ATM)                                                                        

·          Warnet                                                

·          Mega photo

·          Bank BRI

mencapai Rp. 138.933.809,-

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGASNYA :

Tugas dari struktur organisasi KSU Sejati Mulia adalah :

 .      Rapat Anggota

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang membicarakan rencana strategis koperasi dalam masa kepengurusan berikutnya.

     Hal-hal yang dibicarakan tersebut adalah sebagai berikut :

·          Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam koperasi.

·          Menetapkan kebijakan dalam koperasi

·          Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus, badan pemeriksaan

·     Menetapkan dan mengesahkan kebijakan pengurus dalam bidang organisasi maupun   bidang usaha.

·          Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengawas koperasi.

2.      Ketua Umum

Tugas-tugas pokok ketua koperasi adalah sbagai berikut:

·         Memimpin dan mengordinir serta mengawasi pelaksanaan tugas pengurus lainnya.

·         Memipin rapat anggota tahunan

·         Pengurus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota tahunan.

·         Memberikan keputusan tentang koperasi.

3.       Pengawas

Tugas-tugas pokok dari pengawas adalah :

·         Memeriksa pelaksanaan koperasi termasuk organisasi manajemen, usaha keuangan, pemodalan, dan lain-lain

·         Memeriksa dan meneliti ketetapan dan kebenaran catatan organisasi, usaha, keuangan, untuk dibandingkan dengan kenyataan yang ada.

·         Bertanggungjawab atas pemeriksaan dan hasil pemeriksaan serta merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak ketiga.

·         Memuat laporan pemeriksaan secara tertulis, memberikan pendapat atau saran perbaikan dalam menyajikan laporan kepada rapat anggota tahunan.

4.       Dewan penasehat

Tugas- tugas pokok dewan penasehat adalah :

·         Dewan penasehat terdiri dari orang-orang yang ditetapkan oleh rapat anggota untuk sasaran petunjuk dan masukan serta memberikan konsultasi dengan pengawas dan ketua koperasi

·         Memberikan masukan serta saran atau petunjuk kepada pengurus untuk perkembangan kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak diminta, sebagai imbal jasa badan sehat memperoleh uang kehormatan dari dana pengurus yang disisihkan dari masing-masing usaha kopeasi.

5.       Sekretariat

Tugas-tugas pokok secretariat adalah :

·         Mengkoordinir bagian administrasi, tata usaha, serta rumah tangga, mengerjakan pencatatan surat-surat yang masuk dan yang keluar.

·         Mengerjakan dan memelihara prasarana dan sarana kerja untuk dapat menunjang kelancaran kegiatan kerja.

·         Mengerjakan urusan personalia termasuk didalamnya kesejahteraan anggota

·         Menyusun laporan yang diperlukan manajemen koperasi.

6.       Kepala Bagian Keuangan

Tugas-tugas pokok bagian keuangan adalah :

·         Mengkoordinir dan membawahi kasir, unit jasa, serta unit simpan pinjam

·         Melakukan transaksi terhadap para anggota yang ingin melakukan simpan pinjam

·         Menyusun data perkembangan keuangan usaha dan bidangnya secara berkala

·         Bersama staf dan pengurus menyiapkan surat-surat pengurus dan bahan-bahan rapat anggota.

7.       Kepala bagian toserba

Terdapat toserba yang menyediakan kebutuhan bagi para anggotanya serta masyarakat umum untuk berbelanja yang dikelola oleh pengurus koperasi yang meliputi unit toserba, unit pondok kue waserba, unit gudang dan unit pengadaan barang.

8.        Karyawan

Pegawai KSU Sejati Mulia yang berugas sehari-hari melaksanakan keiatan dikantor atau took KSU, digaji atau diberi honorarium sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang diembannya dan lama waktu pengabdiannya pada KSU Sejati Mulia.

Tugas 8

             Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.Ada 10 klasifikasi industri yaitu : 

1. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku

Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda, tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Berdasarkan bahan baku yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misalnya: industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan industri hasil kehutanan.

b. Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasilhasil industri lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri pemintalan, dan industri kain.

c. Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya: perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata.

2. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan ringan.

b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relative kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.

c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemapuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.

d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemapuan dan kelayakan (fit and profer test). Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

3. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan

Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung. Misalnya: industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman.

b. Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Misalnya: industri pemintalan benang, industri ban, industri baja, dan industri tekstil.

c. Industri tertier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan, dan industri pariwisata.

4. Klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah

Berdasarkan bahan mentah yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri pertanian, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian. Misalnya: industri minyak goreng, Industri gula, industri kopi, industri teh, dan industri makanan.

b. Industri pertambangan, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan. Misalnya: industri semen, industri baja, industri BBM (bahan bakar minyak bumi), dan industri serat sintetis.

c. Industri jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat tetapi menguntungkan. Misalnya: industri perbankan, industri perdagangan, industri pariwisata, industri transportasi, industri seni dan hiburan.

5. Klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha

Keberadaan suatu industri sangat menentukan sasaran atau tujuan kegiatan industri. Berdasarkan pada lokasi unit usahanya, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri berorientasi pada pasar (market oriented industry), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen.

b. Industri berorientasi pada tenaga kerja (employment oriented industry), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya.

c. Industri berorientasi pada pengolahan (supply oriented industry), yaitu industri yang didirikan dekat atau ditempat pengolahan. Misalnya: industri semen di Palimanan Cirebon (dekat dengan batu gamping), industri pupuk diPalembang (dekat dengan sumber pospat dan amoniak), dan industri BBM di Balongan Indramayu (dekat dengan kilang minyak).

d. Industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Misalnya: industri konveksi berdekatan dengan industri tekstil, industri pengalengan ikan berdekatan dengan pelabuhan laut, dan industri gula berdekatan lahan tebu.

e. Industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain (footloose industry), yaitu industri yang didirikan tidak terikat oleh syarat-syarat di atas. Industri ini dapat didirikan di mana saja, karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas serta dapat ditemukan di mana saja. Misalnya: industri elektronik, industri otomotif, dan industri transportasi.

6. Klasifikasi industri berdasarkan proses produksi

Berdasarkan proses produksi, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri alumunium, industri pemintalan, dan industri baja.

b. Industri hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Misalnya: industri pesawat terbang, industri konveksi, industri otomotif, dan industri meubeler.

7. Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan

Berdasarkan barang yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya. Misalnya: industri alat-alat berat, industri mesin, dan industri percetakan.

b. Industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi. Misalnya: industri obat-obatan, industri makanan, dan industri minuman.

8. Klasifikasi industri berdasarkan modal yang digunakan

Berdasarkan modal yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN), yaitu industri yang memperoleh dukungan modal dari pemerintah atau pengusaha nasional (dalam negeri). Misalnya: industri kerajinan, industri pariwisata, dan industri makanan dan minuman.

b. Industri dengan penanaman modal asing (PMA), yaitu industri yang modalnya berasal dari penanaman modal asing. Misalnya: industri komunikasi, industri perminyakan, dan industri pertambangan.

c. Industri dengan modal patungan (join venture), yaitu industri yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara PMDN dan PMA. Misalnya: industri otomotif, industri transportasi, dan industri kertas.

9. Klasifikasi industri berdasarkan subjek pengelola

Berdasarkan subjek pengelolanya, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri rakyat, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik rakyat, misalnya: industri meubeler, industri makanan ringan, dan industri kerajinan.

b. Industri negara, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik Negara yang dikenal dengan istilah BUMN, misalnya: industri kertas, industri pupuk, industri baja, industri pertambangan, industri perminyakan, dan industri transportasi.

10. Klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian

Cara pengorganisasian suatu industri dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti: modal, tenaga kerja, produk yang dihasilkan, dan pemasarannya. Berdasarkan cara pengorganisasianya, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri kecil, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal). Misalnya: industri kerajinan dan industri makanan ringan.

b. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relative besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relative lebih luas (berskala regional). Misalnya: industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak-anak.

c. Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional. Misalnya: industri barang-barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi, dan industri persenjataan.

     Setelah mengetahui klasifikasi industri kita dapat meningkatkan daya saing di sektor industri dengan cara 

   1. Melindungi industri dalam negeri,dengan melindungi usaha industri dalam negeri ini dari         barang-barang impor dapat meningkatkan daya saing industri.

   2. Melakukan pengetatan tentang ekspor barang baku untuk di produksi di dalam negeri            dan lebih di utamakan mengekspor barang jadi. 

   3. Mendukung pemanfaatan barang dalam negeri bertujuan untuk perusahan dalam negeri        sendiri berkembang.

   4. Membentuk tim koordinasi untuk masalah penghambatan industri dan perdagangan               untuk menyeselaikan berbagai masalah terkait perkembangan industri, serta diterima nya        produk-produk indonesia di pasar domestik dan internasional.

   5. Diperkuat pasar domestik dengan pengetatan pelaksanan ekspor impor.

   6. Membangun industri yang berbasis pada potensi SDA.

  Sektor Industri yang dapat memberikan kontrubusi yang signifikan ada di industri perikanan karan negara indonesia kaya dengan hasil laut yang melimpah di karnakam indonesia memiliki laut yang luas dan di ampit 2 samudra yaitu samudra hindia dan samudra pasifik,perikanan indonesia juga memiliki pasar internasional yang tidak kalah saing dengan jepang,dengan itu menurut saya yang paling berkontrubusi besar untuk perkembangan indonesia adalah sektor pertanian

Daftar pusaka 

http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/jurnal_internasional.pdf
http://geografi-bumi.blogspot.com/2009/10/klasifikasi-industri.html

Tugas 7

PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka yang panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaaan.

Terdapat Sifat pertumbuhan ekonomi yaitu :

1.       Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus.

pembangunan ekonomi itu berlangsung berlangsung secara terus-menerus bukan merupakan kegiatan yang sifatnya insidental ( tidak sengaja). Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, artinya pembangunan ekonomi itu berlangsung berlangsung secara terus-menerus bukan merupakan kegiatan yang sifatnya insidental ( tidak sengaja).

2.       Usaha untuk menaikan pendapatan per kapita .

Dikatakan terjadi pembangunan ekonomi jika terjadi kenaikan dalam hal pendapatan per kapita, karena kenaikan pendapatan kenaikan per kapita itu  merupakan cerminan terjadinya kesejahteraan ekonomi masyarakat

3.       Kenaikan pendapatan per kapita itu terus berlamgsung dalam jangka panjang.

Pendapatan per kapita secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa pendaptan per kapita harus mengalami kenaikan secara terus-menerus, tetapi pada suatu waktu tertentu dapat turun, namun turunnya tidak terlalu besar.

4.       Kenaikan pendapatan per kapita diikuti dengan terjadinya perubahan teknologi atau kelembagaan.

pembanguna ekonomi bukan saja berarti peningkatan pendapatan per kapita, namun kenaikan pendapatan per kapita juga harus diikuti dengan terjadinya perubahan teknologi

5.        

Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu  

1.       Sumber daya manusia (SDM)
sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan

2.       Sumber daya alam (SDA)

Sumber daya alam tidak akan menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak di dukung oleh sumber daya manusia yang dapat mengelolanya dengan baik.

3.       Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja ,kualitas, dan kuantitas. Pada akhirnya berakibat percepatan laju pertumbuhan ekonomian.

4.       Faktor budaya

Sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapatb mendorong pembangunan diantaranya kerja keras, kerja jujur dan ulet. Penghambat proses pembangunan antaranya KKN, anarkis, egois, dan boros.

5.       Sumber daya modal

Sumber daya modal di butuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas iptek.

Faktor yang pertambahan penduduk juga menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dikarnakan dengan semakin banyak nya jumlah ekonomi,lapangan pekerjaan pun semakin sempit dan banyak yang menaggur karna lapangan kerja yang sempit dan dapat membuat pendapatan perkapita di suatu Negara enjadi semakin kecil akibat jumlah penduduk yang banyak,dan menjadikan pendidikan yang rendah membuat banyak yang buta huruf.Penduduk yang besar membuat Negara berkembang menjadi sulit maju karna harus mensejahterakan seluruh masyarakat nya.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi Negara dapat dibilang makmur karena pertumbuhan ekonomi dapat memacu pertumbuhan lainnya di berbagai sektor, dengan pertumbuhan ekonomi dapat membuat angka harapan hidup yang tinggi di karnakan rumah sakit yang juga semakin maju dan dapat meminalisir penyakit.dengan begitu masyarakat menjadi sejahtera karena dengan pertumbuhan yang tinggi masyarakat menjadi lebih mudah melakukan sesuatu dengan  tekonologi yang semakin maju dan tidak ada nya lagi masyarakat yang tidak bisa makan sehari-hari.

Daftar Pusaka :

makalah-artikel-online.blogspot.com

brainly.co.id